JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) berkomitmen ikut mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kader NU di eksekutif dan legislatif akan diminta ikut serta mendukung hal itu."Kami minta kader (NU) di Golkar, PKB, dan PPP bersikap konsisten. Juga melalui orang di berbagai tempat untuk ikut mendorong," tegas Ketua PB NU Slamet Effendy Yusuf saat menerima sejumlah aktivis Komite Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban untuk Keadilan (JSKK) di Kantor PB NU, kemarin (7/7).

Menurut dia, penuntasan kasus HAM memang harus segera diselesaikan agar tidak terus menjadi beban perjalanan bangsa. "Kami komit dengan penyelesaian kasus-kasus HAM ini," tandasnya.Mantan anggota DPR dari Golkar tersebut juga berharap Kontras maupun para keluarga korban terus mendesak sejumlah pihak agar ikut serta mendorong penuntasan kasus HAM yang pernah ada. "Biarlah terang itu selalu ada, walaupun berasal dari pelita kecil," tandas Slamet Effendy memberikan semangat.Kedatangan para aktivis Kontras dan keluarga korban tersebut sekaligus untuk menyampaikan kekecewaan mereka atas komitmen pemerintah selama ini. Sebelum ke PB NU, pada Maret 2010 lalu aktivis Kontras bertemu Presiden SBY untuk meminta agar kasus HAM, terutama pelanggaran berat, segera diselesaikan. "Namun, kenyataannya, kami masih harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum dan ketidaknyamanan sosial hingga saat ini," ujar aktivis Kontras Yati Andriani, saat audiensi dengan PB NU. Padahal, ungkap dia, presiden sudah menyatakan mendukung penyelesaian kasus pelanggaraan HAM dalam pertemuan tersebut.

Para keluarga korban yang tergabung dalam JSKK itu terdiri atas keluarga korban peristiwa 1965/1966, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Tragedi Mei 1998, dan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. "Kami ke sini untuk melawan lupa. Kami sebenarnya juga sudah bosan melaporkan kasus ini karena tak kunjung selesai," tambah istri almarhum Munir, Suciwati, yang ikut dalam rombongan. (dyn/agm)