MESKI sudah berjalan hampir setahun, penanganan kasus pencemaran laut di Laut Timor terkesan jalan di tempat. Padahal, akibat tumpahan minyak di ladang migas yang dikelola perusahaan Australia itu, saat ini ribuan nelayan dan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur (NTT) kehilangan mata pencaharian. Itu belum termasuk kerugian karena rusaknya lingkungan.Kita harus sangat prihatin terhadap pemerintah yang belum mempunyai langkah konkret untuk menghadapi bencana di sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd tersebut. Sebab, pernyataan dari para pejabat di Jakarta baru sampai tahap "akan" dan "akan". Misalnya, berencana meminta kompensasi atas kerusakan lingkungan dan kerugian nelayan yang tidak bisa melaut. Belum ada langkah padu antardepartemen yang menunjukkan bahwa kita serius.
Sama-sama bencana yang terjadi sesudah ledakan anjungan minyak lepas pantai, Pemerintah Amerika dalam menangani kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko dan membela kepentingan negaranya terlihat lebih all-out. Padahal, yang dihadapi adalah British Petroleum (BP), perusahaan energi nomor empat terbesar dunia yang berkantor pusat di Inggris, sekutu dekatnya di Eropa.
Keseriusan pemerintah Amerika itu terlihat dari sikap Presiden Barack Obama sendiri. Presiden berkulit hitam itu beberapa kali terjun langsung ke lapangan untuk melihat kerusakan yang timbul. Obama juga sampai menunda kunjungannya ke Indonesia agar bisa konsentrasi menangani kasus tersebut. Tidak hanya itu, presiden dan Senat Amerika juga sering "menggertak" dengan memanggil Tony Hayward, chief executive officer (CEO) BP. Padahal, BP adalah perusahaan terbesar di Inggris yang sudah go public dan menjadi gantungan hidup banyak rakyat di negeri yang dipimpin Ratu Elizabeth itu. Meski begitu, demi kepentingan bangsanya, Obama siap mengambil risiko dianggap "tidak peduli" kepada rakyat negeri sekutu dekatnya tersebut.
Dengan tekanan itu, BP menjadi serius. Ia menggunakan segala kemampuan (teknologi, uang, dan SDM) untuk mengatasi semburan minyak. Hasilnya, meski belum semua kerusakan lingkungan bisa diselesaikan, sumber kebocoran di dasar laut dapat distop. Ongkos yang harus dibayar memang besar. Total dana yang dikeluarkan untuk kompensasi maupun upaya mengatasi semburan lebih dari USD 32 miliar (hampir Rp 300 triliun). Selain itu, Tony Hayward, sang CEO, dilengserkan dari jabatannya.

Kasus di Teluk Meksiko dan di Laut Timor sama-sama dapat menjadi bukti bahwa bencana bisa datang kapan dan di mana saja. Bedanya, volume tumpahan minyak yang mengalir dari ladang migas BP sekian kali lipat daripada sumur Montara. Yang juga beda, cara Amerika dan Indonesia dalam merespons, mengatasi, dan menyikapinya.Kesan tidak adanya langkah serius dan terpadu kita terlihat dari penghitungan total kerugian dari Kantor Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan, serta Pemda NTT yang nilainya berbeda-beda. Yakni, mulai Rp 290 miliar, Rp 500 miliar, hingga Rp 800 miliar. Tuntutan nilai kerugian yng tidak sama itu tidak menguntungkan daya tawar saat negosiasi. Sebab, itu mengesankan penghitungan yang asal-asalan. Tidak didasari analisis yang faktual.Pemerintah harus segera melakukan langkah cepat untuk menekan pencemar Laut Timor agar segera membayar kompensasi. Sikap tidak peduli dan mengulur-ulur waktu akan mengakibatkan saudara-saudara di pesisir selatan NTT terus berada dalam ketidakpastian. (*)