MEMPAWAH- Pembangunan wisma Chandramidi dinilai mubazir hingga terindikasi korupsi. Penilaian miring itu dilontarkan oleh komponen anak bangsa, yang melihat, sebuah pembangunan yang dianggarkan miliaran rupiah, ternyata tidak memberikan dampak sama sekali.“Pembangunan WismaChandarmidi sekali tidak mengedepankan aspek manfaat,” tandas Mulyadi Jaya, Direktur Glean Governance Kabupaten Pontianak.Itu disebabkan, perencanaan kajiannya salah. “Sapmai sekarang ini belum memberikan manfaat. Pembangunan terkesan menghabiskan anggaran saja,” tandasnya.

Yang kita inginkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Makannya, jangan mengedepankan membangun sarana fisik, jika tidak memberikan manfaat. Membangun jalan miliran rupiah, tetapi daerah tidak mendapatkan konstribusi. “Itu semua karena hanya menghabiskan anggaran dan belum sama sekali untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” pinta  Mulyadi Jaya, agar tidak mengedepankan setiap kali ganti Bupati, ganti juga  program, karena masing—masing mengedepankan keinginan.

Pengsuaha menengah kebawah itu mengisyarakat keapda lembaga Legislatif dan eksekutif untuk ebrjalan seirinfg dalam menentukan kebijakan pembanguann didaerah. Jangan satu membuat program kebarat. Dan yang satunya menginginkan program ke timur. Jela tidak bisa nyambung. “Daerah ini pasca pemekaran sudah mendekati kolap. Tidak banyak potensi SDA yang bisa digali. Kita sudah ibarat mengemis ke pusat untuk meningkatkan DAU maupun DAK,” kata Mulyadi Jaya.  Sayangnya, begitu masuk, mustinya pembuat kebijakan mengedepankan azas manfaat dalam membuat program pembangunan. Bukan membuat rencana baaimana menghabiskan angagan pusat dan membanngun tidak pada tempat dan kebutuhan masyarakat.

Siapapun yang memimpin daerah ini, jangan harap bisa maju dan berkembang  seperti saat ini. Lain Bupati, lain kajian. Mau dikemanakan Kabupaten Pontianak jika ganti pemimpin ganti program. Buktinya, Wisma Chandramidi dianggarkan Rp2 miliar, ternyata juga belum tuntas dan akan kembali dianggarkan. “Ini kan jelas menghabsikan anggaran dalam APBD. Masalah nanti bisa difungsikan atau tidak dipikirkan,” katanya gerah.Dia juga melihat ada pembangunan fasilitas lain yangs secara ontinyu kembali diangarkan, kendati melalui DAK. Tapi belum banyak memberikan manfaat kepada rakyat kecil jauhlah dari visi dan misi Kabupaten Pontianak dan janji-janji politis. “Secara tegas saya mendukung upaya Kejaksaan untuk melibas setiap upaya dan tindakan yang merugikan keuangan daerah. Tanpa memandang figure mana yang bersalahd an terlibat,” tegas Mulyadi. (ham)